110. PENCATATAN SURAT KELUAR MASUK

111. ADANYA URAIAN TUGAS MASING-MASING

112. IMPLEMENTASI SOP

113. PELAKSANAAN MONITORING PENGAWASAN, EVALUASI, TERHADAP KEAKURATAN DAN KETEPATAN WAKTU PENGISIAN DATA SIPP DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

114. PEMBERKASAN ARSIP PERKARA YANG TELAH DIMINUTASI SUDAH SESUAI DENGAN SK DIRJEN BADILUM NO 1939DJUSKHM.02.3102018

115. PENOMORAN PERKARA DAN TEMPLATE PUTUSAN SUDAH SESUAI DENGAN SK KMA NO 44 TAHUN 2014

116. PENYERAHAN BERKAS PERKARA INACTIVE DARI PANMUD PIDANA KEPADA PANMUD HUKUM HARUS DENGAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS (dalam jangkat waktu 3 hari setelah BHT)

117. CEKLIST KELENGKAPAN DOKUMENBERKAS PERKARA

118. PENGGUNAAN SISTEM BARCODE PADA DIREKTORI PUTUSAN UNTUK PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PK

119. KELENGKAPAN BERKAS BANDING

120. KELENGKAPAN BERKAS KASASI

121. KELENGKAPAN BERKAS PK

122. PERMOHONAN KASASI YANG TELAH MEMENUHI SYARAT FORMA

123. PEMBERKASAN ARSIP PERKARA YANG TELAH DIMINUTASI SUDAH SESUAI DENGAN BUKU II