01. Perma 7 thn 2016 & SK KMA 071 2008 -Disiplin Kerja
02. Perma 8 thn 2016 -Waskat
03. Perma 9 thn 2016 -Pengaduan
04. Perma 1 thn 2013, Perma 1, 2 thn 2022 -Restitusi, Keberatan, Mediasi
05. Perma 6 thn 2022 -Upaya hukum secara elektronik
06. Perma 7_2022 & SK KMA 363_2022 -Persidangan Elektronik E-Litigasi
07. Perma 8_2022 dan SK KMA 365_2022 -Persidangan Elektronik Pidana
08. Pembagian tugas KPN dan WKPN
09. Pengawasan Bidang
10. Pengawasan AntarBidang
11. Pengawasan Eksekusi
12. Instruksi Dirjen No. 1 2024 -Panjar Eksekusi
13. Perma 1 2024 -Restorative Justice
14. Publikasi Putusan
15. Monev Pengisian Data SIPP
16. Kimwasmat
17. Biaya Perkara
18. Surat Dirjen 613 2020 -Panjar Biaya Perkara
19. Lap. Keuangan Perkara
20. Penetapan Majelis dan PP
21. Berita Acara Sidang
22. Court Calender
23. Dokumen Persidangan di SIPP
24. Penundaan sidang pada SIPP oleh PP
25. Kesesuaian SIPP
26. Minutasi sesuai SOP
27. SEMA 1 2023 -Penerapan Surat Tercatat
28. Pelaksanaan delegasi PN Pengaju
29. Pelaksanaan delegasi PN Pelaksana
30. Implementasi SOP Kepaniteraan
31. Implementasi SOP Kesekretariatan
32. Berkas Perkara Inactive
33. Kelengkapan Berkas Banding
34. Tata Kelola Arsip
35. Prosedur Peminjaman Berkas
36. Pelaporan Perkara Secara Elektronik
37. SKM, SPAK, Harian
38. Penerapan Aplikasi E-raterang
39. Format putusan sudah sesuai
40. Implementasi SK KMA 2-144-KMA-SK-VIII-2022
41. Prosedur Pelaksanaan Permintaan Informasi
42. Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran
43. Proses surat menyurat dengan Ditjen Badilum
44. Adanya uraian Tugas masing-masing unit
45. Bimtek-Diklat Di Tempat Kerja (DDTK)
46. Layanan Disabilitas sesuai SK Dirjen No. 1692 2020
47. Sarana dan Prasarana Layanan Disabilitas
48. Pembangunan Zona Integritas
49. Agen Perubahan
50. Kinerja Agen Perubahan
51. Pengimplementasian core values ASN
52. Penandatanganan Pakta Integritas
53. Manajemen Risiko
54. Publikasi E-LHKPN dan SPT TAHUNAN
55. Maklumat Pelayanan
56. Standar Pelayanan Pengadilan
57. Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka
58. Monitoring Layanan Hukum bagi masyarakat
59. Posbakum
60. Layanan Hukum
61. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan
62. SAKIP
63. Evaluasi AKIP -SK SEKMA No. 2049 Thn 2002
64. LKjIP
65. Pengelolaan BMN Laporan (WASDAL)
66. Pengelolaan Kendaraan dan RumDin
67. Pengelolaan Perangkat IT
68. Pengelolaan Website
69. Perjalanan Dinas
70. Perawatan dan Pengelolaan Server
71. Penatausahaan Barang Persediaan
72. Monitoring Uang Persediaan di Brankas Bendahara
73. Pengelolaan SIKEP
74. RKP, RKGB dan usul pensiun
75. Kontrak Kantin (PNBP Kantin)
76. Penyusunan Lap. Keuangan dan BMN
77. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
78. Kesesuaian Dok Pertanggungjawaban Belanja
79. Penilaian IKPA
80. Penatausahaan PNBP fungsional
81. Monev Bapenas PP39 dan Smart DJA
82. Pengadaan Barang Jasa
83. Pejabat Perbendaharaan Telah Sertifikasi
84. Pengelolaan Pegawai Non ASN
85. Perma 3 Thn 2020 -Tunjangan Kinerja
@Dokumen Awal
@LKA
@Pengawasan Antar Bidang